Skip to main content
Layanan Kami

Solusi Tata Kelola & Kepatuhan untuk Institusi Indonesia

Program berbasis regulasi terkini dengan output nyata — dokumen, checklist, dan rencana aksi yang siap diterapkan.

Praktis & Terukur
Studi kasus nyata, tujuan belajar jelas, dan evaluasi terstruktur
⚖️
Berbasis Regulasi
Seluruh materi mengacu pada norma hukum dan kebijakan terkini
📋
Output Nyata
Pulang dengan dokumen, checklist, dan action plan siap pakai
🔄
Format Fleksibel
Tatap muka, online, hybrid, atau in-house di lokasi institusi
01
Pelatihan & Diklat

Training & Workshops

Program pelatihan praktis berbasis studi kasus nyata — dirancang untuk menghasilkan kompetensi yang langsung dapat diterapkan di tempat kerja.

Format
Public class · In-house · Online
Durasi
½ hari — 3 hari
Sertifikat
Resmi dari YELBI
A
Kategori

Tata Kelola Perguruan Tinggi

Program khusus untuk yayasan penyelenggara PTS, rektorat, dan biro hukum. Mencakup kepatuhan regulasi pendidikan tinggi, statuta, dan hubungan yayasan-perguruan tinggi.

  • Tanggung jawab badan penyelenggara PTS
  • Klinik Statuta PTS
  • Tata kelola akademik & non-akademik
  • Kepatuhan PP No. 4/2014 & Permenristekdikti No. 16/2018
Minta Info Program →
B
Kategori

Hukum Kontrak & Bisnis

Pelatihan penyusunan dan review kontrak, penanganan sengketa, serta perlindungan konsumen untuk tim hukum dan manajemen institusi dan dunia usaha.

  • Penyusunan kontrak baku yang sah
  • Review & negosiasi kontrak komersial
  • Penanganan sengketa konsumen
  • Aspek hukum transaksi bisnis
Minta Info Program →
C
Kategori

Ketenagakerjaan & SDM

Program penguatan kapasitas HR dan manajemen dalam pengelolaan hubungan industrial, penyusunan perjanjian kerja, dan kepatuhan hukum ketenagakerjaan.

  • Perjanjian kerja & PKWT/PKWTT
  • Hubungan industrial & PHK
  • Peraturan perusahaan & PKB
  • Kepatuhan UU Cipta Kerja
Minta Info Program →
Output yang Anda Bawa Pulang
Materi pelatihan lengkap Checklist kepatuhan Template dokumen Action plan 30–90 hari Sertifikat resmi YELBI Akses konsultasi lanjutan
02
Konsultasi & Advisory

Pendampingan Langsung oleh Pakar

Bukan sekadar rekomendasi — kami mendampingi institusi Anda dari asesmen hingga implementasi dengan output dokumen yang terukur.

🔍

Asesmen & Audit Kepatuhan

Identifikasi gap kepatuhan regulasi institusi Anda secara menyeluruh — dari tata kelola yayasan, kontrak, hingga hubungan ketenagakerjaan.

  • Audit dokumen kelembagaan
  • Gap analysis regulasi
  • Laporan temuan & rekomendasi
📝

Review & Penyusunan Kebijakan

Pendampingan penyusunan atau penyempurnaan kebijakan internal, SOP, dan dokumen institusional yang memenuhi standar regulasi.

  • Review statuta & AD/ART
  • Penyusunan SOP tata kelola
  • Desain dokumen institusional
🛡️

Manajemen Risiko Hukum

Identifikasi, penilaian, dan mitigasi risiko hukum yang dihadapi institusi — dari risiko kontraktual hingga risiko kepatuhan regulasi.

  • Pemetaan risiko hukum
  • Strategi mitigasi risiko
  • Framework manajemen risiko
🤝

Pendampingan Implementasi

Dukungan berkelanjutan pascakonsultasi — memastikan rekomendasi benar-benar dijalankan dan menghasilkan perubahan nyata di institusi.

  • Monitoring implementasi
  • Sesi review berkala
  • Dukungan tim internal
Proses Kerja Kami
01
Konsultasi Awal
Diskusi kebutuhan & scope — gratis
02
Asesmen
Review dokumen & kondisi aktual
03
Proposal
Rencana kerja, timeline & biaya
04
Eksekusi
Pendampingan langsung oleh pakar
05
Serah Terima
Dokumen final & laporan output
Untuk Siapa

Layanan YELBI Dirancang untuk Institusi Anda

Kami melayani berbagai jenis institusi yang membutuhkan penguatan kapasitas tata kelola dan kepatuhan hukum.

Konsultasi Gratis →
🏛️
Yayasan PTS
Badan penyelenggara perguruan tinggi swasta yang membutuhkan kepatuhan regulasi dan tata kelola yayasan yang kuat.
🎓
Rektorat & Pimpinan PT
Rektor, wakil rektor, dan tim manajemen yang bertanggung jawab atas kepatuhan operasional perguruan tinggi.
⚖️
Biro Hukum & Kepatuhan
Tim hukum institusi yang membutuhkan peningkatan kapasitas dalam kontrak, regulasi, dan manajemen risiko hukum.
🏢
Dunia Usaha
Perusahaan dan pelaku usaha yang membutuhkan penguatan kepatuhan hukum bisnis, kontrak, dan ketenagakerjaan.